Turunnya Harga BBM dan Imbasnya Bagi Ekonomi Indonesia

Assalammu'alaikum wr. wb.

Akhir-akhir ini cukup ramai di mass media membicaraan mengenai turunnya harga BBM terutama untuk harga BBM jenis Premium dan Solar karena harga US$ / Barrel terus menurun. Namun kalau kita lihat sebenarnya turunnya BBM tidak banyak berdampak secara ekonomi karena biaya transport umum yang sudah mengalami kenaikan, mereka pasti akan enggan untuk turun apalagi apabila penurunan harga BBM yang terjadi saat ini hanya berlangsung sementara dan tidak dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu moral hazard akan turunnya harga BBM adalah konsumsi masyarakat yang meningkat karena mungkin berpikiran mumpung harga BBM sedang turun, kesempatan untuk bisa menimbun kalau-kalau harga BBM naik lagi.

Satu dampaknya maka terjadilah kelangkaan karena konsumsi masyarakat meningkat drastis dari yang normalnya. Terpaksa karena risiko reputasi yang dialami oleh Pertamina imbas dari pemberitaan negatif di mass media, tidak ada pilihan lain dari Pertamina untuk mengimpor BBM dalam jumlah yang lebih besar.

Secara makro ekonomi, hal ini akan berdampak pada cadangan devisa terutama cadangan US Dollar yang harus digunakan untuk melakukan impor BBM yang nilainya cukup besar. Artinya cadangan devisa bisa makin terkuras akibat perilaku seperti ini.

Pemerintah sudah mengalami ambigu, karena pada satu sisi apabila harga BBM tidak diturunkan maka akan mendapatkan cemooh dari Mass Media bahwa harga BBM seharusnya turun, belum lagi cemooh karena dianggap tidak siap menghadapi perilaku moral hazard ketika konsumsi masyarakat bergejolak naik.

Pemerintah juga akan mendapatkan tekanan untuk mencadangkan anggaran apabila harga BBM kembali naik di atas harga pasar sekarang. Energi dan pikiran pemerintah tersedot untuk mengurusi permasalahan BBM dan akibatnya usaha untuk menyelamatkan ekonomi riil menjadi prioritas kedua.

Barangkali satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah bahwa sebenarnya dengan harga BBM yang seperti sekarang ini pemerintah punya ruang gerak yang lebih karena anggaran subsidi BBM menjadi berkurang.

Barangkali momentum ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa harga BBM sudah mengikuti harga pasar dan anggaran subsidi dapat dialihkan kepada sektor publik yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Apabila masyarakat dapat memahami langkah pemerintah maka mereka juga akan mendapatkan semacam motivasi (paling tidak) kalau pun tidak mengurangi konsumsi BBM, ketika harga BBM naik kembali tidak terjadi protes atau bahkan social unrest, karena mereka juga sadar bahwa BBM telah menjadi komoditas yang mahal dan dapat berdampak pada para ekonomi sebuah negara secara keseluruhan.

Kesimpulannya, apabila masyarakat kita sadar dua hal keuntungan yang akan didapat, yaitu:
1. Pemerintah tidak perlu menumpuk cadangan devisa US Dollar, dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang lebih mendesak
2. Anggaran Subsidi dapat dialihkan kepada sektor riil dan sektor yang lebih produktif.

Namun tentunya usaha sosialisasi ini tidaklah mudah karena pola konsumsi masyarakat kita yang berlebihan, dan kita belum cukup dianggap memiliki budaya untuk memikirkan kepentingan bersama bangsa ini.

wallahu'alam bi showab
ghifi.multiply.com

Apakah Diperlukan Seorang Nabi Untuk Memprediksi dan Menghindari Krisis?

Apakah krisis hari ini dapat diprediksi dan dihindari?

Oleh Joseph E. Stiglitz

Bagi para pemegang kebijakan yang memaksakan kebijakan deregulasi telah menyebabkan kemorat-maritan ini yang beragumanetasi bahwa para pengkritisi melihat dunia dengan pemahaman 20/20. Pastinya para ekonom lebih berhasil memprediksikan masa lalu daripada masa depan. Karena argumentasi ini maka ekonom status quo memberikan argumentasi bahwa krisis berikutnya tidak dapat diprediksikan dan akan berbeda dibandingkan dengan krisis pada hari ini sehingga regulasi yang diberikan tidak efektif bahkan bisa kontra produktif. Para pendukung anti regulasi terlalu jauh menyimpulkan argumentasinya.

Membaca kembali beberapa tulisan saya dalam rangka mempersiapkan publikasi volume ke-2 dari beberapa pekerjaan saya oleh Oxford University Press, Setelah melihat sebuah paper yang ditulis hampir 20 tahun yang lalu, yang mengomentari pada waktu itu baru saja dimulai – sekuritisasi.

Saya sangat kaget dengan apa yang sudah saya tulis. Tulisan tersebut mencari kepastian apakah switching merupakan inovasi yang efisien atau karena pada kenyataannya dimotivasi oleh masalah yang berkaitan dengan corporate governance, di mana ada dua paragraph yang secara spesifik memberikan poin:

“Bukti ketidakkompetenan perbankan yang menyebabkan bencana seperti pinjaman real estat, pinjaman kepada Negara berkembang, pinjaman kepada perusahaan minyak dan gas memberikan kasus yang jelas mengenai ketidakkompetenan perbankan. Kegagalan ini tentunya bisa saja merupakan nasib buruk namun hal tersebut bukan merupakan penjelasan. Hal ini sangat berkaitan dengan insentif yang diasosiasikan dengan korporasi yang memiliki leverage yang tinggi yang beroperasi di dalam lingkungan deposit yang digaransi. Namun masalah yang sebenarnya adalah lebih dari itu dimana paling tidak perbankan telah mendemonstrasikan ketidakpedulian mengenai dua dasar aspek dari risiko yaitu:
o Pentingnya korelasi
o Dan kemungkinan penurunan harga”

Kemudian saya memberikan rekomendasi bahwa begitu sulit untuk mempercayai “rasionalitas” pasar yang terlihat melakukan diskon mengenai kemungkinan sebuah resesi yang utama (mayor). Dan semua ini ditulis sebelum kejadian pinjaman buruk yang diasosiasikan dengan Mexico, Asia timur, Rusia, Brazil dan Argentina.

Saya menjelaskan bagaimana sekuritisasi dapat meningkatkan insentif yang kurang rasional yaitu ketika bank mendapatkan kembali KPR yang mereka berikan, mereka mendapatkan insentif lebih untuk melakukan screening terhadap aplikasi pinjaman. Broker yang mengeluarkan KPR mendapatkan komisi pada pinjaman yang mereka berikan dengan sedikit atau tidak ada akuntabilitas sama sekali terhadap efisiensi pada screening. Insentif mereka hanya memastikan bahwa pinjaman sesual (paper work) dengan prasyarat pada pinjaman. Broker memiliki insentif untuk menemukan seorang appraisal yang akan melakukan appraisal pada sebuah property sesuai dengan prasyarat di paper work tanpa mempertanyakan keabsahannya.

“Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan sekuritisasi adalah hasil dari teknologi transaksi yang lebih efisien atau penurunan pentingnya kualitas dilakukannya screening pada aplikasi pinjaman?”

Barangkali terlalu dini untuk menilai akan tetapi kita seharusnya paling tidak mencurigai alas an yang kedua dibandingkan dengan alas an yang pertama.

Sekarang kita tahu jawabannya. Saya beragumentasi bahwa switching mungkin sebenarya menimbulkan utilisasi yang tidak efisien pada sumber daya finansial dan meningkatkan fluktuasi siklikal.

Seringkali kita melihat dunia melihat melalui bola kristal, memperhatikan ketidakmudahan dalam beberapa hal yaitu masyarakat kita atau ekonomi bergulir. Akan tetapi krisis sebenarnya bisa dihadiri. Saya telah memperingatkan dua puluh tahun lalu akan kebutuhan regulasi pemerintah yang lebih besar pada sekuritisasi KPR. Saya tidak berpikir bahwa prediksi saya terlihat brilliant. Ekonom lainnya juga merasakan hal yang sama. Teori Ekonomi dan pengalaman di masa lampau membuat risiko terlihat jelas. Namun sayangnya seruan untuk memberikan regulasi pada sekuritisasi KPR tidak pernah didengar pada saat itu. Mari berharap bahwa sekarang adalah menjadi berbeda. Krisis berikutnya akan berbeda dari krisis pada hari ini, namun saya akan melihat regulasi yang tepat dan saya ingin melihat bahwa regulasi yang tepat memang terimplementasikan.

Referensi:

Stiglitz, Joseph (1992) “Banks versus Markets
as Mechanisms for Allocating and Coordinating
Investment,” in J. Roumasset and S. Barr (ed.)
The Economics of Cooperation. Boulder: Westview
Press, Inc. (Paper originally presented at a
conference at the University of Hawaii, January,
1990.)

Sukuk..., Apakah Dapat Menjadi Penyelamat Pembiayaan Defisit Neraca Perdagangan Pemerintah Indonesia?

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Sudah sering saya menulis, menyadur, menterjemahkan dan menafsirkan berbagai isu ekonomi yang sifatnya makro pada ekonomi konvensional. Sepertinya solusi yang diberikan oleh ekonomi konvensional lebih banyak menitikberatkan pada negara-negara dengan skala ekonomi yang besar seperti Amerika, China, dan Jepang, dan mungkin kurang peduli dengan negara-negara berkembang yang terkena imbas dari krisis yang disebabkan oleh negara-negara kaya.

Rasanya ingin juga membahas mengenai solusi dari Ekonomi Islam kepada ekonomi Indonesia, apalagi sekarang ini neraca perdagangan negara Indonesia mengalami defisit, dan karena risk premium (semacam tambahan return yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan risiko market pada negara tersebut) mengalami kenaikan secara tidak langsung karena risiko sistemik negara-negara maju juga mengalami kenaikan.

Solusi menggunakan pembiayaan surat utang konvensional seperti SUN dan SPBN sudah mulai dikurangi hingga 50% karena kondisi market yang sedang pesimis. Namun apabila melihat negara-negara yang mengalami surplus neraca perdagangan seperti Jepang, China, dan Negara-Negara Timur tengah alternatif pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui sukuk, yang dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai sertifikat pembiyaan dalam Islamic Finance mirip dengan obligasi (bond) dalam dunia konvensional.

Sebelum kita berbicara perbedaan antara pembiayaan melalui Sukuk dengan obligasi, kita bicarakan dahulu mengapa harus Sukuk? Sukuk sendiri merupakan instrumen pada pembiayaan berbasiskan syariah yang tidak menggunakan mekanisme suku bunga seperti obligasi (bond).

Sukuk berbeda dengan obligasi dimana selain tidak menggunakan suku bunga tetapi juga terdapat adanya underlying asset sebagai basis transaksinya. Sukuk juga harus tunduk (mengikuti compliance) pada aturan syariah dan menghindari transaksi yang haram, seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis seperti minuman keras, sex, rokok, dan menghindari perusahaan yang memiliki bisnis maysir seperti judi, dan bisnis ribawi seperti perbankan.

Yang menarik dari instrumen sukuk ini seperti yang sudah disebutkan, adalah adanya underlying asset berarti sukuk juga hanya bisa digunakan untuk membiayai sektor riil dan tidak boleh digunakan untuk spekulasi (gharar) ataupun "gali lubang tutup lubang (membayar utang yang jatuh tempo)".

Sektor riil yang dapat dibiayai juga termasuk sektor-sektor publik seperti pembangunan rumah sakit yang sebenarnya sudah pernah dilakukan di Qatar dan Malaysia.

Sukuk ini juga sifatnya likuid dan memiliki jatuh tempo. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengeluarkan dua macam sukuk yaitu Sukuk Global untuk menarik dana-dana Petrol Dollar dari Timur Tengah terutamanya, dan Sukuk Ritel untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di pembiayaan syariah melihat pasar yang ada yakni 90% jumlah penduduk Indonesia adalah Muslim.

Peluang dari sukuk ini cukup besar, walaupun kondisi global masih diliputi resesi, akan tetapi negara-negara yang tidak mengalami resesi juga cukup banyak termasuk Negara Timur Tengah dan Negara-Negara Eropa yang memiliki ketertarikan untuk mendervisifikasi portfolio investasinya.

Penulis yakin bahwa Sukuk baik SBSN, Sukuk Global dan Sukuk Ritel memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif pembiayaan neraca perdagangan pemerintah Indonesia. Ditambah lagi bahwa dengan Sukuk yang mengharuskan terdapat underlying asset, maka pembangunan dan proyek-proyek untuk kepentingan publik dan komersial dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru karena sektor riil akhirnya dapat bergulir.


wallahu'alam bi showab
ghifi.multiply.com

Sukuk..., Apakah Dapat Menjadi Penyelamat Pembiayaan Defisit Neraca Perdagangan Pemerintah Indonesia?

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Sudah sering saya menulis, menyadur, menterjemahkan dan menafsirkan berbagai isu ekonomi yang sifatnya makro pada ekonomi konvensional. Sepertinya solusi yang diberikan oleh ekonomi konvensional lebih banyak menitikberatkan pada negara-negara dengan skala ekonomi yang besar seperti Amerika, China, dan Jepang, dan mungkin kurang peduli dengan negara-negara berkembang yang terkena imbas dari krisis yang disebabkan oleh negara-negara kaya.

Rasanya ingin juga membahas mengenai solusi dari Ekonomi Islam kepada ekonomi Indonesia, apalagi sekarang ini neraca perdagangan negara Indonesia mengalami defisit, dan karena risk premium (semacam tambahan return yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan risiko market pada negara tersebut) mengalami kenaikan secara tidak langsung karena risiko sistemik negara-negara maju juga mengalami kenaikan.

Solusi menggunakan pembiayaan surat utang konvensional seperti SUN dan SPBN sudah mulai dikurangi hingga 50% karena kondisi market yang sedang pesimis. Namun apabila melihat negara-negara yang mengalami surplus neraca perdagangan seperti Jepang, China, dan Negara-Negara Timur tengah alternatif pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui sukuk, yang dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai sertifikat pembiyaan dalam Islamic Finance mirip dengan obligasi (bond) dalam dunia konvensional.

Sebelum kita berbicara perbedaan antara pembiayaan melalui Sukuk dengan obligasi, kita bicarakan dahulu mengapa harus Sukuk? Sukuk sendiri merupakan instrumen pada pembiayaan berbasiskan syariah yang tidak menggunakan mekanisme suku bunga seperti obligasi (bond).

Sukuk berbeda dengan obligasi dimana selain tidak menggunakan suku bunga tetapi juga terdapat adanya underlying asset sebagai basis transaksinya. Sukuk juga harus tunduk (mengikuti compliance) pada aturan syariah dan menghindari transaksi yang haram, seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis seperti minuman keras, sex, rokok, dan menghindari perusahaan yang memiliki bisnis maysir seperti judi, dan bisnis ribawi seperti perbankan.

Yang menarik dari instrumen sukuk ini seperti yang sudah disebutkan, adalah adanya underlying asset berarti sukuk juga hanya bisa digunakan untuk membiayai sektor riil dan tidak boleh digunakan untuk spekulasi (gharar) ataupun "gali lubang tutup lubang (membayar utang yang jatuh tempo)".

Sektor riil yang dapat dibiayai juga termasuk sektor-sektor publik seperti pembangunan rumah sakit yang sebenarnya sudah pernah dilakukan di Qatar dan Malaysia.

Sukuk ini juga sifatnya likuid dan memiliki jatuh tempo. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengeluarkan dua macam sukuk yaitu Sukuk Global untuk menarik dana-dana Petro Dollar dari Timur Tengah terutamanya, dan Sukuk Ritel untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di pembiayaan syariah melihat pasar yang ada yakni 90% jumlah penduduk Indonesia adalah Muslim.

Peluang dari sukuk ini cukup besar, walaupun kondisi global masih diliputi resesi, akan tetapi negara-negara yang tidak mengalami resesi juga cukup banyak termasuk Negara Timur Tengah dan Negara-Negara Eropa yang memiliki ketertarikan untuk mendervisifikasi portfolio investasinya.

Penulis yakin bahwa Sukuk baik SBSN, Sukuk Global dan Sukuk Ritel memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif pembiayaan neraca perdagangan pemerintah Indonesia. Ditambah lagi bahwa dengan Sukuk yang mengharuskan terdapat underlying asset, maka pembangunan dan proyek-proyek untuk kepentingan publik dan komersial dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru karena sektor riil akhirnya dapat bergulir.

wallahu'alam bi showab
ghifi.multiply.com

RUU SBSN - SlideShare

Link

Kehancuran Amerika, Kemenangan Cina?

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bicara mengenai kondisi ekonomi global, tidak bisa lepas begitu saja dari peranan negara-negara Asia, khususnya China. China adalah Negara besar dengan tradisi yang luar biasa di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Barangkali dengan kita belajar mengenai China, akan memberikan pelajaran yang sangat penting yang kita tidak akan dapatkan di masyarakat lainnya di dunia.

Dalam usaha pemerintah AS untuk memberikan rencana bailout kepada system finansial Amerika, usaha pemerintahan Bush ini mengingatkan kembali kejadian the Great Depression di tahun 1930an. Akan tetapi untuk masyarakat Asia kehancuran ekonomi masih terdengar belum lama.

Krisis finansial yang terjadi 10 tahun yang lalu membawa perbankan, korporasi dan pemerintahan dalam kehancuran. Krisis yang dimulai oleh kolapsnya mata uang Bath Thailand di pertengahan tahun 1997. Kemudian meluas ke belahan Asia timur lainnya dengan imbas terjadinya devaluasi mata uang Asia hingga mencapai Rusia dan Brazil. Kesinambungan “keajaiban ekonomi” di Korea Selatan dan Hong Kong telah berakhir begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Thailand.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari krisis tersebut adalah melakukan penimbungan cadangan devisa. Hal ini menjadi semacam kepercayaan pada pemerintahan di Asia Timur. Di tahun 1990an, pertumbuhan ekonomi Asia yang cepat hanya memiliki cadangan yang kecil, walaupun pada saat itu ekspor dan investasi asing sangat pesat perkembangannya. Ketika krisis datang di tahun 1997, kekurangan cadangan devisa mempersulit kemampuan pemerintah Asia untuk menyelamatkan perbankan, memaksa mereka untuk memohon pertolongan dari institusi internasional.

Akan tetapi bail out dari IMF datang dengan banyak persyaratan termasuk paksaan untuk liberalisasi pasar modal yang pada akhirnya menyebabkan krisis makin memburuk. Bahkan negara-negara barat memberikan sebuah "panggilan" krisis finansial Asia sebagai Krisis IMF, kegagalan pemerintah dan keputusasaan ekonomi bersama IMF secara vital mengkonfirmasi pentingnya mempertahankan cadangan devisa dalam jumlah besar, sebuah masalah tidak hanya menjaga kestabilan mata uang, akan tetapi juga kemerdekaan ekonomi sebuah Negara.

Satu Negara di Asia yang tidak terimbas oleh krisis finansial pada tahun 1997-1998 adalah China. Banyak alasan mengapa hal ini terjadi terutama pada saat itu China sudah memiliki cadangan valuta asing sebesar 100 Miliar US Dollar dan menolak untuk merevaluasi mata uangnya ketika krisis menyerang.

Sejak itu China secara agresif mendorong perkembangan ekonomi yang pesat, ekspor, dan model investasi untuk pembangunan ekonomi melalui pematokan mata uangnya dan memproduksi lebih banyak dari pada mengkonsumsi, cadangan devisa China bertumbuh menjadi monster menyentuh angka 1 Triliun US Dollar di tahun 2005. Bahkan ketika China mendapatkan tekanan dari menteri keuangan AS untuk membiarkan mata uang Yuan mengambang terbatas di tahun 2005, cadangan devisa ini tumbuh hingga 200 Miliar US Dollar per tahun. Dan 1.5 tahun belakang ini cadangan devisa China meroket hingga 1.8 Triliun US Dollar dan menjadi yang terbesar di dunia.

Namun menjadi paradox ketika cadangan devisa pada hari ini tidaklah kekayaan nyata yang dikembalikan ke dalam ekonomi dalam negeri, malahan cadangan devisa ini merupakan soft loan kepada pemerintah AS. Bahkan sebelum kehancuran Wall Street, terdapat consensus kuat di China bahwa cadangan devisa telah tumbuh jauh di atas yang dibutuhkan untuk menahan krisis seperti di tahun 1997. Usulan untuk melakukan devesifikasi strategi investasi mulai menguat. Investasi pada US Treasury Bill hanyalah menyebabkan kerugian karena adanya gap antara yield yang didapat dengan apresiasi mata uang Yuan.

Dengan penciptaan SWF sebesar 200 Miliar US Dollar, yang disebut dengan China Investment Corporation, Beijing memposisikan dirinya lebih ke investasi ekuitas (walaupun investasi pada Blackstone Group dan Morgan Stanley mendapatkan kritikan). Andy Xie seorang ekonom dari Morgan Stanly memberikan usulan bahwa pemerintah seharusnya menjual asset US Dollarnya dalam bentuk kepemilikan di perusahaan AS dalam skala besar, menantang AS untuk menyelesaikan masalah keetakutan untuk mencegah bencana kekurangan kapitalisasi.

Namun banyak masyarakat di China mulai dari blogger yang nasionalis sampai dengan aktivis keadilan sosial memberikan kritikannya pada cadangan devisa yang sangat besar dari China. Mengapa harus membantu memberikan pembiayaan kepada ekonomi AS yang berbasiskan utang, ketika kebutuhan rumah tangga sendiri masih jauh dari yang diharapkan? China merupakan salah satu masyarakat yang egaliter pada akhir tahun 1985. Hari ini China mengalami permasalahan adanya gap antara si kaya dan si miskin. Hari ini gaya kapitalisme di China mempertontonkan perlawanannya pada ajaran dasar Konfusius yaitu: jangan khawatir terhadap kemiskinan, khawatirlah terhadap ketidakadilan.

Perkembangan pesat infrastruktur fisik di kota-kota di China yang mengalami modernisasi yang luar biasa namun infrastruktur sosial dan lingkungan yang hancur, terutama populasi di pedesaan dan daerah terpencil. Bertahun-tahun pemerintah pusat bicara mengenai keharmonisan sosial melalui system baru yaitu sistem layanan bersama kesehatan di pedesaan, melalui peningkatan anggaran untuk pendidikan menjadi 4% dari GDP dan menghilangkan SPP pendidikan, dan mengimplementasikan program pengembangan yang berkesinambungan.

Janji ini begitu besar, tetapi tindakan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi. Dan biaya ekonomi karena keterbatasan akses kepada kesehatan, pendidikan di atas minimnya air bersih & sumber air akan menyebabkan kerusakan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tantangan bagi China di masa yang akan datang adalah melepaskan diri untuk pembiayaan utang AS dan memulai investasi pada kesehatan, pendidikan, dan lingkungan bagi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi tahunan mendekati 10% mejadi sesuatu yang ternyata mudah.

Disadur dari tulisan John Delury – Direktur China Boom Project pada Asia Society di New York
ghifi.multiply.com

Sebuah Sistem baru yang dibutuhkan untuk Bantuan Pembiayaan Development Negara-Negara Miskin

Oleh Jeffrey D. Sachs

Para pemimpin Negara-negara dunia bertemu di Doha akhir minggu ini dalam rangka melakukan review system global untuk pembiayaan/financing pembangunan/development sebagai sarana dimana sumber daya dapat mengalir secara global untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Sistem mengalami kerusakan walaupun demikian undangan yang hadir tidak akan mengakuinya secara terang-terangan.

Sama seperti keharusan untuk melakukan overhaul regulasi pasar finansial kita juga harus melakukan overhaul terhadap pembiayaan development/pembangunan, jika kita akan menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan dan perubahan iklim.

Pembiayaan untuk pengembangan melibatkan tiga proses utama: Bantuan pengembangan untuk Negara-negara termiskin, dimana mereka tidak bisa menarik perhatian pembiayaan berorientasi pasar untuk mendapatkan investasi yang dibutuhkan. Kemudian investasi langsung maupun melalui portfolio utamanya untuk Negara berkembang dan Negara miskin yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Dan pembiayan komoditas public yang sifatnya global seperti mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bantuan mengalir jauh di bawah level yang dijanjikan dan tidak dapat diprediksi. Aliran pasar sangat terkonsentrasi di beberapa Negara saja dan sangat rentan terhadap reversal yang sifatnya panic; dan komoditas public yang sifatnya global dalam kondisi bahaya karena kurangnya pembiayaan, ada kemauan dari publik akan tetapi tidak tanpa dukungan.

Kemudian tidak ada dukungan akuntabilitas. Ketika bantuan dijanjikan namun tidak direalisasikan, tidak ada seorang pun yang peduli kecuali Negara-negara miskin itu sendiri. Dan seringkali Negara miskin dipersalahkan karena perbuatan mereka atau hal lainnya sebagai alasan mengapa bantuan tidak pernah datang.

Para menteri pengembangan mengklaim bahwa mereka telah memberikan komitmennya seperti memberikan bantuan 2 kali lebih besar kepada Afrika hingga tahun 2010. walaupun para menteri keuangan mengurangi anggaran bantuan hingga separuhnya.

Yang lebih mengagetkan lagi adalah bahwa Negara-negara kaya belum mampu mengatur dirinya sendiri untuk meningkatkan bantuan kepada Afrika sebesar 25 Miliar US Dollar (kurang dari 10 sen per ratusan US Dollar daripada income Negara-negara kaya), walaupun ketika memberikan komitmennya paling sedikit sebesar 2,5 Triliun US Dollar di bulan lalu untuk malakukan bail out kepada sector financial.

Reformasi arsitektur bantuan sebenarnya tidak mendapatkan dukungan secara politis dari Negara-negara kaya. Orang-orang yang menghendaki reformasi bantuan umumnya menekankan pada “bantuan anggaran” kepada departemen keuangan Negara-negara miskin disbanding dengan “bantuan mengikat” dalam bentuk investasi projek yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan sector industri atau dukungan yang memiliki target yang spesifik melalui dana global spesialisasi untuk pengendalian penyakit, pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya.

Sektor industri di AS, Eropa dan Jepang bisa saja menjual pembangkit listrik, konstruksi jalan, fasilitas pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang didukung oleh dana bantuan, tidak tertarik dan kehilangan kontak dengan dana pengembangan. Masyarakat Negara-negara kaya tidak mempercayai dukungan anggaran umum, karena mereka tidak mengetahui bagaimana uang mereka dipergunakan.

Bantuan yang paling sukses di tahun-tahun belakangan ini ditargetkan melalui dana global untuk memberikan bantuan imunisasi kepada anak2, atau melawan AIDS, tuberculoses, dan Malaria. Masyarakat kemudian memahami lebih baik bagaimana uangnya dapat membantu menyelamatkan nyawa manusia. Bantuan dapat dihitung dalam bentuk tempat tidur, pengobatan antiretroviral, dan vaksin. Hasil-hasil yang diperoleh melalui pengurangan kematian dari malaria, penyakit menular, polio, dan penyakit lainnya yang mulai menjadi ancaman. Dana2 ini telah memenangkan hati masyarakat sehingga mau menambahkan pembiayaan.

Reformasi pertama dan yang sebenarnya daripada system bantuan harus menghubungkan kembali bantuan dengan input dan output yang dapat diukur, melalui dana global dan program2. Donor bantuan internasional seharusnya mengumpulkan dana mereka melalui dana global untuk pendidikan dasar, produksi makanan (benih dan pupuk kepada para petani miskin), air bersih, dan sanitasi, program perencanaan keluarga dan KB (melalui PBB, dana populasi), nutrisi (melalui UNICEF, dan World Food Programme), serta infrastruktur. Masyarakat akan dapat melihat secara jelas bagaimana uang mereka digunakan. Projek akan dimonitor dan diaudit. Keberhasilan dan Kegagalan akan lebih transparan. Reformasi yang kedua seharusnya mengikatkan kembali bantuan, sebagian, dengan mendorong agen-agen donor Negara untuk mendukung projek yang diberikan oleh perusahaan nasional.

Pemerintah China melakukan hal ini melalui investasi Miliar US Dollar ke seluruh Afrika, hingga manfaat dapat terlihat di penjuru Afrika. Negara Jepang juga memiliki tradisi yang sukses memberikan bantuan di Asia Tenggara. Adanya resesi di Negara-negara maju, investasi langsung dari perusahaan-perusahaan

Untuk membangun jalan yang urgensinya tinggi, pembangkit listrik, fasilitas pelabuhan, dan lainnya di Negara-negara paling miskin akan memberikan hasil yang luar biasa: untuk pengembangan, untuk stimulus ekonomi makro, dan membangun dukungan politik domestik untuk menjaga komitmen bantuan.

Tujuannya, tentunya seharusnya dapat membantu Negara-negara tersebut untuk tidak lagi mendapatkan bantuan dan berorientasi pasar. Akan tetapi pembiayaan melalui pasar bebas kebanyakan hanya berkonsentrasi di emerging market yang terbatas dan Negara miskin dengan sumber daya alam yang kaya.

Untuk memungkinkan ekspansi jangkauan dari pembiayaan berbasiskan pasar, salah satu kuncinya adalah pembangunan infrastruktur di Negara-negara miskin sehingga investasi berbasiskan pasar mendapatkan keuntungan. Kebijakaan keuangan dibutuhkan untuk mencegah pelarian modal dari aliran dana swasta, dimana kita sudah mengalaminya sejak hancurnya Lehman Brothers di bulan September 2008. Barangkali langkah kuncinya adalah fasilitas swap dari bank sentral Negara kaya kepada Negara-negara berkembang, sehingga kepanikan pasar tidak menghabiskan pasar Negara berkembang.

Dana pengembangan secara tradisional (ada reformasi atau tidak) dan pembiayaan berbasiskan pasar tidak akan membiayai global public good, seperti investasi besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau untuk melindungi kekayaan bio laut. Kita membutuhkan formasi baru pada pembiayaan global untuk kebutuhan riset, pengembangan, demo, pengembangan tekonologi energi yang dapat diperbaharui, seperti carbon capture dan sequestration (menghilangkan karbon), dan teknologi maju pada power generator.

Afrika memiliki potensi tenaga matahari cukup buat dirinya dan seluruh daratan Eropa, akan tetapi ini membutuhkan dukungan penelitian, engineering, dan pembiyaan baik swasta maupun Negara dalam skala regional, akan tetapi pembiayaan tersebut belum tersedia.

Dana kecil seperti Global Environmental Facility telah dibentuk untuk tujuan ini, namun mereka dalam kategori juta US dollar per tahun dibandingkan dengan 10 Miliar US Dollar yang dibutuhkan. Inovasi di bidang pembiayaan adalah penting. Kita harus mengadopsi pengurangan carbon secara global dengan setiap Negara memberikan beberapa dollar per ton pada CO2 yang ditimbulkan untuk membiayai investasi global dalam rangka mitigasi dan adaptasi. Swiss dan Norwegia saat ini telah mengajukan proposal tersebut.

Sebagai analogi pajak kecil untuk transportasi global dan transaksi pembiayaan global dapat menambahkan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Pajak tiket pesawat terbang sudah berfungsi dan dapat dikomplemen dengan pajak pada pengiriman internasional.

Overhaul pada system pembiayaan internasional sudah seharusnya dilakukan. Krisis financial sudah menyebabkan proses perubahan dimulai. Banyak pembicaraan mengenai Betton Woods II. Dunia seharusnya menyadari bahwa kesepakatan Betton Woods melibatkan begitu banyak hal lebih dari sekedar regulasi financial, dan rekonstruksi pasca perang, pembangunan, dan perdagangan.

Hari ini kita membutuhkan visi yang sama dimana system baru pada system pembiayaan untuk pengembangan harus menyelesaikan tantangan besar pada pengembangan yang berkesinambungan: pengangkatan kemiskinan, penanggulangan penyakit, perubahan cuaca, dan pasar keuangan global yang berfungsi untuk melayani semua Negara-negara, baik kaya maupun miskin.

Jeffrey D. Sachs is the director of the Earth Institute, Quetelet professor of sustainable development, and professor of health policy and management at Columbia University

Akhirnya Apakah Pemerintah AS Menyelamatkan Pasar…? Atau Hanya Citigroup…?

Paman Sam akhirnya mulai menjual systematic risk insurance melalui surat berharga dengan grade yang high yang ditukar dengan preferred stock. Ini merupakan fungsi yang sangat penting pada pemerintah AS, karena Paman Sam adalah satu-satunya pemain yang memiliki kemampuan melakukan hedging pada systemic risk karena dia adalah satu-satunya pemain yang mampu mengambil tindakan untuk menjaga agar system ekonomi secara keseluruhan pada jalan yang seharusnya

Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah apakah pemrintah AS akan mulai menjual system-risk insurance secara rutin dan membantu likuiditas Triliunan US Dollar sekuritas berbasikan mortgage yang memiliki grade yang tinggi yang dimiliki oleh perbankan dan institusi finansial lainnya yang sangat membutuhkan dana untuk mendukung pembiayaan baru.

Membuat perjanjian asuransi dengan beberapa pemain besar seperti Citigroup tidaklah sama dengan membuat perjanjian asuransi dengan semua pemain yaitu mengeluarkan surat berharga dengan grade yang tinggi sesuai harapan (conforming), sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan sekuritisasi pada kewajiban. Kita menekankan pada kata-kata “sesuai harapan” karena sangat penting bagi pemerintah untuk mulai membedakan surat berharga mana yang aman di bawah kondisi normal dan mana yang “toxic” dan kemudian tidak lagi dipegang oleh institusi intermediary

Seperti yang transaksi underwriter asuransi, Paman Sam tidak hanya mengetahui dan menyetujui apa yang dia asuransikan, tetapi Dia juga harus memastikan bahwa adanya deductible dan provisi asuransi secara bersama untuk mengurangi moral hazad kepada nasabah yang diasuransikan. Moral hazard yang dimaksud disini adalah ketika institusi finansial mencoba menjual loan dengan grade rendah sebagai loan dengan grade tinggi.

Kesepakatan akhir minggu dengan Citigroup merupakan instruksi dalam melakukan klasifikas alami asuransi yang pemerintah ingin jual secara rutin . Kesepakatan untuk mendukung sejumlah 306 Miliar dollar MBS yang dimiliki oleh Citigroup menetapkan batas bawah nilai terbaik dari surat berharga tersebut yaitu sebesar 90 cent per dollar. Kesepakatan mewakili penggunaan pertama dalam hal kemampuan memberikan asuransi yang diotorisasi oleh Section 102 pada TARP.

Struktur dari kesepakatan cukup kompleks, sehingga membutuhkan penyidikan untuk melihat secara akurat asuransi apa yang dijual dan pada harga berapa. Kami diberitahu bahwa Citigroup sendiri harus menanggung kerugian sebear 29 Miliar US Dollar (ditambah dengan kerugian cadangan yang ada pada pembukuannya) pada cash flow yang harus dibayar pada 306 Miliar US Dollar pada mortgage. Jumlah ini kasarnya adalah 10% deductible.

Apabila terjadi kerugian di atas 29 Miliar US Dollar maka akan dibagai antara pemerintah (90%) dan Citigroup (10%). Asuransi ini meruapakan asuransi bersama. Asuransi ini akan berjalan selama 10 tahun ke depan, dan Citigroup membayar single premi sebesar 7 Miliar dollar untuknya menggunakan preferred stock. Artikel kami bersama Alistair Milne (Recapitalizing the Bank is not enough) memberikan advokasi deductible, bukan co-pay, akan tetapi co-pay sepertinya dalah ide yang bagus.

Seperti yang sudah diprediksikan kesepakatan asuransi dengan Citigroup telah mencairkan assetnya, dengan harga saham naik sebesar 53 sen segera setelah pengumuman kesepakatan oleh Citigroup yang memungkinkan assetnya yang diasuransikan sebagai collateral (jaminan) untuk meminjam dalam bentuk repo dan pasar commercial paper. Bahkan kesepakatan memungkinkan Citigroup menggunakan 306 Miliar US Dollar dari pada assetnya sebagai collateral untuk meminjam dari bank Sentral pada suku bunga overnight index swap (OIS) ditambah 300 basis poin, suku bunga saat ini dicharge pada ABC paper menggunakan fasilitas dana commercial paper bank sentral. Ini memastikan likuiditas penuh pada asset-asset tersebut.

Pada saat ini, hanya asset-asset yang spesifik pada balance sheet pada salah satu institusi yang mendapatkan dampak, namun struktur kesepakatan ini dapat dengan mudah diterapkan pada class asset yang sama pada balance sheet manapun. Imbasnya akan mengerem nilai dari semua asset class yang ada dan memulai kembali secondary market pada asset2 yang ada. Struktur asuransi yang mirip dapat digunakan untuk mendukung valuasi surat berharga baru yang dikeluarkan pada asset yang sama, sehingga memulai kembali pasar yang baru yang merupakan sumber utama kredit pada order finansial kita.

Kesepakatan Citigroup bukanlah contoh yang pertama dari penjualan system risk default insurance oleh Paman Sam. Model 90/10 risk sharing pertama kali diterapkan pada Fasilitas Money Market Investor Funding. Dibawah platform tersebut MMMF menjal asset pasar uang dengan grade tinggi kepada SPV (Special Purpose Vehicle), namun SPV berbagi 10% loss dan Bank Sentral memberikan cover sisa 90%.

Dibawah kesepakatan Citigroup, risk sharing 90/10 terhadap loss pada asset pasar modal dengan grade tinggi diluar deductible awal 10%. US Treasury menanggung 5 Miliar Dollar berikutnya, FDIC 10 Miliar Dollar berikutnya, dan Bank Sentral seluruhnya setelah 15 Miliar US Dollar.

Struktur yang kompleks ini merefleksikan provisi pada TARP bill, ketiga berubah, terhadap dana 700 Miliar Dollar yang dimiliki Paulson, keseluruhan face value dari polis asuransi telah dijual oleh US Treasury. Jika saja Pemerinatah AS, dan bukan Bank Sentral, yang memberikan asuransi untuk keseluruhan asset Citigroup sebesar 306 Miliar US Dollar, Pemerintah AS harus sudah melakukan charging sebesar 306 Miliar Dollar terhadap sisa dana TARP. Dalam skema ini Pemerintah AS hanya dicharge 5 Miliar Dollar dan mendapatkan 4 Miliar Dollar dari premi pembayaran. FDIC mendapatkan 3 Miliar Dollar untuk mengcover 10 Miliar Dollar berikutnya. Peran The Fed dating dari komitmennya untuk memberikan dana terhadap asset pool yang tersisa dengan loan yang sifatnya non-recourse subjek yang sama yaitu aturan 90/10 risk sharing.

Karena keterlibatan yang dalam dari Citigroup dengan surat berharga dengan underlying mortgage, terutama melalui SIV yang bermasalah, maka adalah pantas pemerintah AS memulai dengan Citigroup. Akan tetapi rencana pemerintah AS akan bekerja ketika hal ini juga diterapkan diluar Citigroup

Kemudian, struktur asuransi harus dibuat lebih jelas sehingga pasar lebih memahami konsekuensi pada valuasi pada underlying securities. Pemerintah harus secara eksplisit melakukan penjualan credit insurance tidak melalui jalan belakang (back door).

Pemerintah seharusnya menawarkan asuransi pada asset dengan kualitas tertinggi tanpa meliaht siapa yang memegang asset tersebut. Tindakan ini seharusnya mendukung pasar bukan institusi. Karena hal ini, maka sangatlah penting untuk memahami bahwa Paman Sam tidak melakukan asuransi hanya pada Citigroup. Melainkan pemerintah memberikan asuransi khususnya pada asset dengan face value senilai 306 Miliar Dollar yang merupakan MBS dengan grade tinggi, surat berharga dimana Citigroup sekarang dapat menjual ke pihak ketiga atau digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang dari pihak ketiga.

Disadur dari Tulisan Kolom Ekonomi Laurence Kotlikoff and Perry Mehrling

Laurence Kotlikoff is a professor of economics at Boston University. Perry Mehrling is a professor of economics at Barnard College, Columbia University

Oh Rupiah...! Rupiah Disayang Dollar Dibenci...!!!

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Melihat kondisi sekarang ini, saya sudah mulai menemui banyak pembicaraan mengenai kondisi Rupiah yang sedang mengalami depresiasi terhadap US Dollar hingga 30% (dari Rp 9.000/US$1 - Rp 12.000/US$1). Memang ini mempengaruhi harga barang-barang impor dan bisnis yang tergantung dengan barang impor akan mengalami kesulitan di samping ada risiko nilai tukar, juga dikarenakan konsumen akan berpikir dua kali untuk membeli barang-barang impor dengan kurs pada saat ini. Tetapi sebenarnya isu melemahnya rupiah tidak menjadi prioritas utama bagi para pengambil kebijakan karena memang tidak efektif (negative externalities), yang seharusnya menjadi prioritas adalah isu likuiditas pada perbankan yang akhir-akhir ini diisukan sedang seret baik melalui rumor maupun pernyataan resmi dari para petinggi bank.

Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu sebenarnya sumber dana pada bank itu berasal dari mana saja. Yang pertama adalah dari dana pihak ketiga baik tabungan/deposito maupun giro, kemudian obligasi yang dikeluarkan oleh bank baik dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing biasanya US Dollar, dan ketiga dan yang paling penting adalah melalui interbank lending.

Tulisan ini akan sedikit membahas mengenai interbank lending yang merupakan salah satu sumber pembiyaan perbankan yang terpenting di antara sumber pembiayaan yang lain.

“Interbank lending” sering disalah-artikan oleh para ekonom dimana sebenarnya sebagian besar lending yang kita sebut sebagai interbank market (atau pasar uang) adalah sebenarnya merupakan wholesale bank deposit oleh institusi non-bank seperti, investor institusi, Sovereign wealth fund dan reksadana pasar uang.

Pada kondisi pasar yang normal, mayoritas dari pinjaman melalui pasar uang ini dijaminkan ( collateral) 2/3 dari stock pada Euro Zone dan lebih lagi di AS dan UK. Penjaminan pinjaman pasar uang ini yang sebagian besar adalah repo tidak mengandalkan assessment yang akurat pada peminjam, akan tetapi kelayakan dan keberadaan jaminan (collateral).

Sebagian dari marjin pada pasar uang adalah sifatnya didorong oleh likuiditas. Sebagai contoh peningkatan suku bunga margin Libor di akhir Oktober dan awal November sebagian didorong oleh redemption (outflow) yang terjadi di reksadana pasar uang, memaksa reksadana pasar uang memindahkan struktur portfolionya dari 3 bulan menjadi overnight (satu malam) dan satu minggu aset pasar uang sehingga dapat menghadapi tekanan redemption yang terjadi. Marjin sebagian didorong oleh credit risk, yang diilustrasikan dengan kegagalan marjin pada pasar uang tiga bulanan yang mengalami penurunan setelah langkah oleh pemerintah AS untuk melakukan bail-out pada awal bulan Oktober ini.

Alasan yang prinsipil mengenai kegagalan pada pasar uang adalah hilangnya tingkat kepercayaan, dan penurunan nilai dan kenaikan volatilistas harga terhadap penjaminan utama yang tersedia pada bank, seperti senior MBS dan sekuritas struktur kredit lainnya.

Mengembalikan tingkat kepercayaan pada collateral/penjaminan ini akan lebih mudah dibandingkan dengan mengembalikan tingkat kepercayaan pada bank. Hal ini dapat dilakukan menggunakan garansi Government Backed Insurance yang sebenarnya sudah diusulkan oleh para petinggi perbankan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia pada jaminan dalam bentuk REPO. Kemudian, karena collateral secara fundamental sangat masuk akal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengambil sedikit keuntungan

Detil dari Government Backed Insurance tidak akan dibicarakan di sini, akan tetapi langkah-langkah yang sudah diusulkan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi apabila pemerintah ingin menyelamatkan likuiditas perbankan nasional terutama di saat ketatnaya likuiditas valas US Dollar. Perbankan menjadi urat nadi pembiayaan bagi sektor riil terutama sektor riil yang membutuhkan pembiayaan ekspor dan impor.

Kemungkinan terburuk akan terkurasnya cadangan devisa negara melalui Bank Sentral juga bisa dihindari. Mari kita percayakan kepada pemerintah dan BI karena masukan-masukan di atas sudah pernah disampaikan dalam berbagai forum formal maupun informal.

Tentunya dari sisi ekonomi, isu pada perbankan memiliki trickle down effect, apabila perbankan sehat tentunya kondisi ekonomi secara umum juga akan lebih baik walaupun nilai tukar rupiah mendapat tekanan karena irrational exuberance yang menyebabkan capital flight to safety oleh para investor.

Disadur dari Tulisan Kolom Ekonomi oleh Laurence Kotlikoff, Perry Mehrling, Alistair Milne

wallahu'alam bi showab

ghifi.multiply.com

Disaster Insurance Adalah Jawaban Permasalahan Pasar Uang Dunia Perbankan

Assalamu'alaikum wr wb

Oleh Laurence Kotlikoff, Perry Mehrling, dan Alistair Milne

Ide awal dari penggunakan dana bail out $700 Miliar adalah membeli asset dengan nilai setara $700 Miliar akan tetapi perdebatan telah berjalan terus dan hari ini idenya adalah menggunakan uang tersebut untuk melakukan rekapitasiasi perbankan dengan menggunakan uang $700 Miliar untuk investasi pada preferred stock. Tidak ada yang mempertanyakan bahwa pendekatan ini akan memberikan pengaruh besar akan tetapi sebenarnya ada jalan yang lebih baik lagi.

Dalam diskusi paling terakhir, bahwa injeksi dana dalam bentuk preferred stock digambarkan sebagai asuransi, dan memang seperti itu dari artikel yang lain yaitu “US may follow UK on bank bail-outs” yiled pada stock mirip dengan premi pada asuransi, dan penambahan modal keseluruhan seperti uang pertanggungan pada klaim yang akan dibayarkan.

Masalahnya adalah tidak ada orang yang mengetahui berapa total klaim yang didapatkan pada skenario terburuk. Dan injeksi melalui preferred stock tidak memberikan perlindungan pada skenario terburuk.

Yang paling dibutuhkan oleh sistem adalah bukanlah perlindungan terhadap loss 10% berikutnya, barangkali Warren Buffets akan dengan senang hati memberikan perlindungan tersebut, melainkan yang dibutuhkan adalah proteksi terhadap sesuatu hal yang mungkin terjadi setelah itu. Yang dibutuhkan oleh sistem adalah penjaminan kredit oleh pemerintah. (credit insurer of the last resort)

Secara implisit pemerintah telah menjadi credit insurer of last resort. Hanya saja pemerintah dapat memiliki kredibilitas untuk memenuhi fungsi tersebut lebih baik lagi apabila asuransi yang sifatnya implicit ini dibuat menjadi eksplisit. Dalam prakteknya pemerintah sudah memberikan asuransi pada “tail risk” sehingga hal ini tidak akan menimbulkan biaya untuk membuat asuransi menjadi eksplisit.

Kemudian usul dari penulis yaitu pemerintah seharusnya menawarkan untuk menjual credit insurance dalam bentuk portfolio asset dengan rating AAA pada bullan Juli 2008. Kita memfokuskan pada sejumlah asset ini untuk dapat memfokuskan diri pada masalah systemic risk. Jika aset tersebut sudah memiliki asuransi terbatas dari private issuer, pemerintah seharusnya menawarkan kebijakan top-up yang dapat melindungi semuanya diluar apa yang dijanjikan oleh issuer.

Pendekatan disaster insurance ini memiliki imbas yang lebih besar lagi dibandingkan dengan pendekatan preferred stock. Hasil yang terburuk adalah biaya yang sangat mahal yang ditimbulkan, namun probabilitas ini sangat kecil dan pemerintah AS memang sudah secara implisit menggunakannya.

Menteri Keuangan AS dapat mengimplementasikan pendekatnya dalam waktu dekat dibawah provisi yang sudah ada daripada UU buyout Section 102 yang secara eksplisit memperbolehkan menteri keuangan untuk menjual credit insurance, dan memisahkan premi yang diterima ke dalam yang disebut dengan Special Troubled Assets Insurance Financing Fund.

Dana tersebut akan tersedia untuk membayar klaim ketika mereka datang, dan jika premi yang ada tidak mencukupi maka ada fasilitas dana $700 Miliar yang dapat dipinjam. Jika kita ingin membatasi exposure terhadap dana $700 miliar, kita dapat membatasi polis kredit yang kita keluarkan.

Masalah kredit adalah sangat kritikal, dan solusi yang diberikan harus merupakan pendekatan yang terkoordinasi melibatkan banyak intervensi dari level-level yang berbeda. Namun masalah utama adalah merupakan realisasi dari even systemic risk, dan sektor swasta yang prihatin terhadap tambahan risiko realisasi yang mereka tidak dapat melakukan hedge. Maka kita dapat membuat batasan (floor) terhadap masalah systemic risk.

Melengkapi tulisan di atas, bank bertahun-tahun telah mengandalkan pinjaman dengan jaminan (REPO, ABCP, etc.) di pasar uang (kebanyakan langsung maupun tidak langsung dari tabungan di current account yang merupakan surplus dari export). Interbank lending yang tidak menggunakan jaminan sangat kecil karena bank tidak pernah mempercayai satu sama lain.

Sekarang masalahnya adalah sejak munculnya loss pada sub-prime, pinjaman dari pasar uang (kebanyakan adalah non-bank seperti reksadana pasar uang, korporasi, insitusi finansial non-bank) tidak lagi menerima senior MBS atau ABS atau sekuritas berbasiskan struktur produk sebagai jaminan.

Kekurangan jaminan yang dapat diterima membuat suku bunga pada pasar uang menjadi sangat tinggi kecuali T-bills.

Kekurangan jaiminan bank yang dapat diterima ini menjelaskan mengapa provisi likuiditas dari bank sentral tidak membuat mudah pasar uang, karena bank sentral meminjaman dengan jaminan yang baik dimana hal ini tidak dimiliki oleh perbankan.

Dan kita bisa bayangkan bahwa ketiadaan jaminan yang baik juga mengurangi keefektifan kebijakan moneter, kebijakan memotong suku bunga tidak akan membuat perbedaan terhadap aggregate demand jika bank tidak memiliki dana untuk membiayai dirinya sendiri.

Solusi disaster insurance yang direkomendasikan oleh Laurence Kotlikoff, Perry Mehrling dan Alistair Milne membuat jaminan yang digunakan di pasar uang menjadi baik (dapat diterima). Dan ketika ini diterapkan pasar uang akan unfreeze dan kita dapat menggunakan kebijakan moneter untuk melawan krisis global.

penulis tidak bisa berpura-pura bahwa hal ini dapat menyelesaikan secara keseluruhan krisis finansial dan ekonomi dalam satu waktu, namun masalah di pasar uang harus ada urgensinya untuk ditangani karena hal ini merupakan target dari balance sheet pemerintah untuk secara efisien menangani masalah.

wahallahu'alam bi showab

ghifi.multiply.com

BSM memperoleh penghargaan dari Global Finance Magazine di Washington DC

Washington DC - Hari Columbus (hari libur tahunan di AS sebagai peringatan ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus) yang kebetulan jatuh pada hari Senin, 13 Oktober 2008, dimanfaatkan oleh majalah Global Finance untuk menganugerahkan penghargaan kepada Institusi Perbankan Terbaik dari seluruh Penjuru Dunia yang telah mereka pilih dalam kurun waktu setahun.

Indonesia meraih 3 penghargaan, yang diterima oleh Standard Chartered Bank Indonesia, Mandiri Sekuritas dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Para Direktur dan Pejabat Bank calon penerima award sudah berkumpul di National Press Club (NPC), Washington DC sejak sebelum pukul 09.00 waktu Washington DC untuk menerima penghargaan dari majalah perbankan tersebut.

Duduk di dereten terdepan, mengenakan dasi warna kuning, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzie. Sementara duduk di paling ujung kanan ruangan yang sama, adalah Presiden Direktur Mandiri Sekuritas, Harry M. Supoyo yang kebetulan mengenakan dasi dengan warna senada.

Acara dibuka oleh Joseph D. Giarraputo, Presiden dan Publisher majalah Global Finance, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pelaku perbankan dunia dengan kategori Best Trade Finance Providers (38 negara), Best Sub Custodian Banks (36 negara, termasuk Standard Chartered Bank-Indonesia), Best Foreign Exchange Providers (37 negara) dan Best Derivative Providers (7 negara).

Di sesi kedua, diberikan penghargaan untuk katagori Best Bank-Developed and Emerging Markets, World's Safest Banks (BNP PARIBAS, LLOYDS TSB dan RABOBANK), Best Islamic Financial Institutions (12 negara, termasuk bank Syariah Mandiri-Indonesia), Best Investment Banks (11 negara termasuk Mandiri Sekuritas-Indonesia), Best Global Banks, Best Central Bankers.

Presiden Direktur Mandiri Sekuritas, Harry M.Supoyo, sesaat seusai penerimaan penghargaan tersebut mengemukakan kebanggaanya atas prestasi yang diraih Bank Mandiri Sekuritas sebagai Bank Investasi Terbaik selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2005 hingga sekarang.

"Saya percaya bahwa iklim investasi di manapun selalu mengalami naik dan turun. Kita semua harus bisa melihatnya dari sisi positif. Tidak ada seorangpun yang dapat memperkirakan sampai kapan, namun saya percaya bahwa market pasti akan membaik," ujarnya optimistis kepada Endang Isnaini Saptorini, wartawan detikcom di Washington DC.

Harry menyatakan ketidaksenangannya menyebut saat ini sedang krisis. Menurutnya, situasi saat ini lebih merupakan refleksi naik-turunnya pasar saja dan sentimen pasar dunia terhadap pasar kita. Di luar itu, secara lokal, Harry juga menganggap rata-rata performa perusahaan Indonesia sangat baik dan tidak bermasalah.

Saat ini Bursa kita relatif sudah menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Terutama pada tahun 2007-2008 ini, pemain lokal (investor domestik) sudah mulai banyak dan mengendalikan pasar bursa, sementara pemain asing sebagai pengikut.

"Apabila kita ingin mendongkrak kembali angka index di bursa, tentunya para investor domestik inilah yang diharapkan memiliki kekuatan untuk memiliki kembali kepercayaan pada bursa kita. Sekali lagi, performa perusahaan-perusahaan lokal kita tidak ada masalah saat ini," tandas Harry.

Sementara Yuslam Fauzie, Presdir Bank Syariah Mandiri (BSM), didampingi oleh Staf Ahli Direksi BSM, Eka Bramantya Danuwirana, ketika ditemui secara terpisah juga menyatakan kebanggaannya sebagai penerima penghargaan untuk Islamic Financial Institution di Indonesia.

Kriteria yang membanggakannya sebagai penerima award adalah penilaian majalah ini lebih menekankan pada rating yang berarti cenderung ke manajemen resiko, kasus kredibilitas, sustainability, serta governance. Sementara unsur profitabilitasnya justru bukan merupakan unsur utama.

"Profitabilitas BSM mengalami kenaikan yang cukup besar untuk tahun 2007-2008 ini.. Bulan Juli 2008 saja, laba BSM sudah mencapai angka yang sama dengan laba pada akhir tahun 2007. Namun yang paling penting, adalah pada pengelolaan laba. Karena apalah artinya laba yang banyak. Apabila tidak dikelola secara hati-hati, tidak akan ada sustain," ujar Yulam Fauzie yang menggelar konferensi pers di JW Marriot Hotel, selepas acara penerimaan award di NPC.

Penghargaan terhadap Islamic Financial Institution yang baru pertama kalinya diadakan oleh Majalah Global Finance ini, dinilai Yuslam sedikit agak terlambat, karena sebenarnya Bank Syariah sudah mulai bergerak dan tumbuh sejak 9 tahun yang lalu.

Selain dari majalah Global Finance, BSM sudah banyak menerima award sebelumnya. Di antaranya adalah STP Award 2007 (dari Citibank New York), e-Company Award 2007 (majalah Warta Ekonomi), Indonesia Best Brand Award 2007 (majalah Swa dan Mars). dan Islamic Investment Year 2007 (Karim Bussiness Consulting).